Jakarta - Pusat Data dan Informasi BPI melaksanakan benchmarking ke Kemkominfo terkait keamanan siber yang bertujuan untuk mengetahui praktik baik keamanan siber yang ada di Kemkominfo. Turut hadir Pusat Data Nasional (PDN) dan Tim Interoperabilitas Kemkominfo di Ruang Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Rabu (15/05).


Kepala Pusdatin menyampaikan saat ini penanganan gangguan siber di Kemendes PDTT belum efektif karena kurangnya SDM yang kompeten di bidangnya. “Pengamanan jaringan, aplikasi, dan layanan data dan informasi lainnya dibebankan ke 1 tim, jadi kinerjanya kurang maksimal,” ujar Kapusdatin.


Sementara itu, Agung Basuki PDN Kemkominfo menyampaikan bahwa keamanan siber dalam layanan data dan informasi adalah kewajiban bersama antara pengguna dan penyedia layanan. “Artinya, keamanan siber tidak hanya ditangani dari sisi infrastruktur dan aplikasi, tapi perlu ada user awareness terkait data yang diunggah. Oleh karena itu, PDN menerapkan shared responsibility. Pengguna layanan bertanggung jawab atas keamanan data yang disimpan dalam cloud PDN, sedangkan PDN bertanggung jawab atas infrastruktur dan fitur-fitur yang ada di dalam cloud. Selain itu, perlu adanya kebijakan dan SOP yang menjelaskan prioritas pengamanan siber dari segi dampaknya,” ujar Agung.


Di sisi lain, Shinta N Tim Interoperabilitas Kemkominfo menambahkan agar pengamanan siber lebih efektif dan cepat ditangani, perlu adanya pembagian tugas. “Baik yang menangani jaringan, aplikasi, maupun layanan data dan informasi lainnya, diperlukan juga tenaga ahli yang mampu memantau sistem selama 24 jam,” ujarnya.